17 Desember 2020 — Paul Martin
Baru-baru ini, Pendeta Aaron Rock menerbitkan sebuah esai panjang yang menyerukan agar “gereja di Kanada memilih ketaatan kepada Allah di atas ketaatan sipil.” Di dalamnya, dia memberikan sembilan alasan mengapa orang Kristen harus tidak menaati peraturan Provinsi yang membatasi pertemuan ibadah tatap muka menjadi sepuluh orang. Saya senang membaca argumen-argumennya dan memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Merupakan suatu hal yang berani untuk mewajibkan orang Kristen secara moral, dalam hal ini, untuk tidak menaati suatu hukum Provinsi.
Walaupun saya menghargai semangat Dr. Rock dan ketelitiannya, saya tidak setuju dengan beberapa poin dalam eksegesis Alkitabnya. Inilah satu-satunya hal yang ingin saya bahas di sini. Walaupun ada hal-hal lain dalam artikel itu yang tidak saya setujui, saya pikir akan berguna untuk menanggapi apa yang saya anggap sebagai argumen terkuat Dr. Rock—“#6 Karena ketundukan tanpa syarat kepada otoritas sipil bukanlah Kekristenan.”
Saya sepenuhnya setuju dengan kalimat itu sebagaimana dinyatakan. Dan saya pikir mayoritas pendeta yang saya kenal taat kepada Pemerintah Provinsi juga akan setuju dengan pernyataan itu. Sebenarnya, saya tidak dapat memikirkan satu orang Kristen pun yang saya kenal yang akan tidak setuju dengan pernyataan itu!
Namun, justru di bawah bagian inilah Dr. Rock membuat setidaknya satu penafsiran yang tidak umum terhadap Roma 13 yang sekarang saya lihat mulai muncul di tempat-tempat lain selama pandemi ini. Karena itu saya terdorong untuk menanggapinya.
Argumen
Pada dasarnya, argumennya adalah bahwa Roma 13 menyajikan gambaran otoritas sipil yang “diidealkan” (istilah saya, bukan istilahnya). Maksudnya, inilah yang Allah tetapkan untuk dilakukan oleh para otoritas pemerintahan, dan kita harus menaati mereka selama mereka hanya melakukan hal itu. Sebagaimana yang ia nyatakan:
“… bagian itu sebenarnya mengandaikan bahwa otoritas tersebut sedang menjalankan fungsinya dengan adil, bahwa ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu dan melaksanakan murka Allah atas pelaku kejahatan (13:4).”
Hal ini membawa kepada kesimpulan bahwa: “Panggilan untuk tunduk itu menjadi batal dan tidak berlaku jika pejabat pemerintah tidak memenuhi tugas-tugas ini, atau melampaui batas tugasnya (seperti yang digambarkan dalam ketidaktaatan para rasul dalam Kisah Para Rasul 5:27-32).”
Dengan kata lain, seorang Kristen tidak diwajibkan untuk menaati otoritas pemerintahan ketika orang Kristen itu menilai bahwa otoritas pemerintahan tersebut tidak melakukan kebaikan dan/atau tidak menghukum kejahatan.
Apakah ini yang diajarkan oleh Roma 13:4?
Sebelum kita sampai ke sana, mari kita memeriksa sebentar teks Kisah Para Rasul 5 yang dirujuk silang oleh Dr. Rock. Saya tidak yakin bahwa bagian itu adalah bagian yang tepat untuk dipakai sebagai dukungan tambahan bagi argumennya. Dalam teks itu, para pemimpin agama dengan keras melarang para Rasul Yesus “mengajar dalam Nama itu.” Dengan kata lain, para Rasul diperintahkan oleh otoritas sipil/keagamaan yang tidak adil untuk berhenti memberitakan Injil.
Alasan mengapa para pemimpin ini mengulangi larangan tersebut adalah karena para Rasul yang sama ini telah dimasukkan ke dalam penjara sehari sebelumnya karena “pelanggaran” yang sama. Secara luar biasa, mereka dibebaskan secara ilahi pada tengah malam dan diberitahu oleh seorang malaikat: “Pergilah, berdirilah di Bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak.’ Setelah mereka mendengar pesan itu, masuklah mereka menjelang pagi ke dalam Bait Allah, lalu mulai mengajar di situ” (Kisah Para Rasul 5:20–21).
Jadi, para Rasul telah menerima perintah umum dari Yesus untuk memberitakan Injil (Matius 28:16-20) dan kemudian perintah lanjutan yang eksplisit (dari seorang malaikat!) untuk melakukan hal yang sama di tempat tertentu pada waktu tertentu. Karena itu, ketika para pemimpin bertanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh para pemberita ini, “…Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: ‘Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia’” (Kisah Para Rasul 5:29).
Ini adalah teks klasik yang biasanya dijadikan rujukan ketika kita mempertimbangkan segala bentuk ketidaktaatan kepada otoritas. Jika otoritas manusia memerintahkan saya untuk berhenti melakukan sesuatu yang Allah telah dengan jelas perintahkan untuk saya lakukan, maka saya harus menaati Allah sekalipun hal itu membuat manusia marah dan membawa penderitaan bagi saya. Jadi, ya, “ketundukan tanpa syarat kepada otoritas sipil bukanlah Kekristenan.” Selalu ada kemungkinan pengecualian, dan tidak ada murid Firman yang serius yang akan berpendapat sebaliknya.
Namun, saya membahas teks ini secara perlahan karena suatu alasan. Sangat mudah untuk melewatkan fakta bahwa suatu perintah yang sangat jelas dan langsung dari Allah telah diberikan. Para Rasul bereaksi terhadap pewahyuan ilahi, bukan terhadap pendapat mereka sendiri atau penafsiran mereka atas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Yesus telah memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil dan seorang malaikat menegaskan kembali perintah itu dengan jelas terdengar — bahkan sampai kepada lokasinya! Mandat itu jelas dan tidak meragukan. Itu sangat berbeda dengan tidak menaati pemerintah karena pemerintah dianggap gagal melayani kebaikan saya secara memadai dan menghukum orang yang berbuat jahat. Kisah Para Rasul 5 jelas tidak sedang menyatakan hal itu.
Namun, jika saya memahami dia dengan benar, tampaknya inilah inti argumen Dr. Rock. Pemerintah hanya perlu ditaati ketika pemerintah melayani kita demi kebaikan kita dan dengan setia melaksanakan murka terhadap orang yang berbuat jahat. Inilah pemerintah yang “adil,” dan hanya pemerintah yang adil yang perlu ditaati oleh seorang Kristen.
Mungkin itu bukan maksud dari Kisah Para Rasul 5, tetapi apakah itu yang dimaksud Paulus dalam Roma 13?
Paulus Tidak Membatasi Ketaatan Hanya kepada Pemerintahan yang Adil atau Ideal
Penafsiran ini sebenarnya merupakan suatu pembatasan yang tidak umum dan ditolak oleh sebagian besar penafsir.[1] Tidak ada apa pun dalam teks yang menunjukkan kepada pembaca bahwa Paulus membatasi ketaatan hanya kepada pemerintahan yang “adil” atau “ideal.” Menanggapi argumen ini, Schreiner mengamati bahwa penafsiran seperti itu pada dasarnya menghapus seluruh tanggung jawab sipil orang Kristen dan membuka lebar pintu menuju anarki.
Teks ini sama sekali tidak memberikan pembatasan terhadap nasihat-nasihat tersebut seperti yang disarankan Porter [penulis lain]. Selain itu, hampir setiap orang dapat membebaskan dirinya dari nasihat yang ditemukan di sini dengan menunjuk kepada ketidakadilan yang ada dalam semua pemerintahan.[2]
Sebaliknya, sebagaimana ditulis oleh Stott, Paulus sedang menetapkan secara prinsip apa yang Tuhan Yesus hidupi dalam kemanusiaan-Nya:
Maksud Paulus adalah bahwa semua otoritas manusia berasal dari otoritas Allah, sehingga kita dapat mengatakan kepada para penguasa apa yang Yesus katakan kepada Pilatus, “Engkau tidak mempunyai kuasa [exousia otoritas] apa pun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas.” Pilatus menyalahgunakan otoritasnya untuk menghukum Yesus; namun demikian, otoritas yang dia gunakan untuk melakukan hal itu telah didelegasikan kepadanya oleh Allah.[3]
Ini adalah ilustrasi yang sangat penting mengenai poin tersebut. Yesus tunduk kepada suatu otoritas yang sama sekali tidak mengusahakan kebaikan-Nya maupun menghukum mereka yang bertindak salah terhadap Dia. Di sini terdapat suatu teladan bagi semua orang Kristen.
Apakah ini menuntut ketaatan mutlak kepada negara? Tidak, jika kita telah memahami rujukan kepada Kisah Para Rasul 5 dengan benar:
Kita harus tunduk sampai pada titik di mana ketaatan kepada negara akan berarti ketidaktaatan kepada Allah. Tetapi jika negara memerintahkan apa yang Allah larang, atau melarang apa yang Allah perintahkan, maka kewajiban Kristen kita yang jelas adalah menolak, bukan tunduk, yaitu tidak menaati negara demi menaati Allah.[4]
Dan hal ini menyentuh makna sejati dari ketidaktaatan sipil.
Inilah makna ketat dari ketidaktaatan sipil, yaitu menolak menaati suatu hukum manusia tertentu karena hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah. . . . Setiap kali hukum-hukum diberlakukan yang bertentangan dengan hukum Allah, ketidaktaatan sipil menjadi suatu kewajiban Kristen. [5]
Dan tindakan seperti itu harus dilakukan dengan satu motivasi utama:
Dalam setiap kasus, tujuannya adalah “untuk menunjukkan ketundukan mereka kepada Allah, bukan pembangkangan mereka terhadap pemerintah.”[6]
Mengenai hal ini, RC Sproul mencatat:
Prinsipnya mudah; penerapannya sulit. Namun, kita tidak bebas untuk tidak menaati pemerintah sipil ketika kita tidak setuju dengannya atau ketika para penguasa membuat kita menderita atau mengalami ketidaknyamanan. Sungguh ironis bahwa teks utama mengenai ketaatan sipil ini ditulis kepada orang-orang Kristen di Roma yang berada di bawah tekanan keras dari kekaisaran Roma.[7]
Maksud Sproul ialah bahwa Roma bukanlah sahabat gereja. Itulah sebabnya peringatan dari Leon Morris ini sangat relevan:
Kita harus jelas bahwa Paulus sedang menulis tentang negara yang ada saat itu, bukan tentang suatu negara ideal yang dia harapkan akan muncul. Setiap negara memiliki kelemahannya, dan Roma abad pertama memiliki banyak kelemahan. Tetapi negara itu tetap harus diperlakukan sebagai otoritas yang memerintah, yaitu sebagai hamba Allah.[8]
Lebih lagi, Morris melanjutkan:
Paulus sangat tertolong oleh perlindungan yang telah diberikan orang-orang Roma kepadanya, tetapi dia tidak menutup mata terhadap fakta bahwa negara bisa berlaku tidak adil. Tidak ada orang Kristen yang dapat mengabaikan hal itu, sebab kematian penebusan Yesus terletak di pusat iman Kristen, dan kematian itu terjadi pada tingkat manusia oleh tangan orang-orang yang jahat dan tidak adil (meskipun bahkan dalam hal ini orang-orang Kristen mula-mula melihat Allah bekerja melalui perbuatan orang-orang jahat, Kisah Para Rasul 4:24-28).[9]
Dan menurut saya, inilah inti sesungguhnya dari persoalan ini.
Para penguasa dapat menyalahgunakan otoritas yang Allah berikan kepada mereka, tetapi poin Paulus adalah bahwa hal itu tidak mengubah fakta bahwa Allahlah yang memberikannya kepada mereka. Orang-orang sering tergoda untuk menghindari tanggung jawab sipil mereka (dan bukan hanya pada abad pertama); Paulus mengingatkan mereka akan pentingnya tanggung jawab tersebut. Ketertiban itu penting, dan negara mewujudkan ketertiban.[10]
Selain itu, Morris secara eksplisit menolak logika dari pernyataan Dr. Rock:
Berdasarkan apa yang Paulus katakan, seorang Kristen tidak dibenarkan untuk menolak ketaatan kepada negara hanya karena dia memiliki keraguan mengenai legalitas pemerintahan tersebut.[11]
Demikian juga, sebagaimana dikatakan Schreiner:
Orang-orang Kristen harus tunduk kepada otoritas semacam itu dan menjalankan ketetapan-ketetapannya, kecuali jika negara memerintahkan orang percaya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah.[12]
Ketika perintah atau larangan negara bertentangan dengan keinginan kita, kita mudah tergoda untuk membaca lebih ke dalam (atau justru mengeluarkan sesuatu dari?) teks Roma 13:1-7. John Murray, dalam apa yang mungkin dianggap sebagai tafsiran terbaik dalam bahasa Inggris mengenai kitab Roma, mengungkapkannya dengan sangat baik.
Implikasinya adalah bahwa tidak seorang pun dibebaskan dari ketundukan ini; tidak seorang pun memiliki hak-hak istimewa khusus yang membuatnya dapat mengabaikan atau merasa bebas untuk melanggar ketetapan otoritas pemerintahan. Baik ketidakpercayaan maupun iman tidak memberikan kekebalan.[13]
Sama seperti seorang kafir (orang tidak percaya) tidak dibenarkan untuk tidak menaati pemerintahnya karena dia tidak percaya bahwa pemerintah tersebut “memperoleh asal-usul, hak, dan kuasanya dari Allah,”[14] terlebih lagi orang yang memiliki iman di dalam Kristus! Baik ketidakpercayaan maupun iman tidak memberikan kekebalan. Keduanya juga tidak menuntut ketaatan mutlak kepada seorang manusia.
Penguasa tidak tanpa salah dan juga bukan agen dari kebenaran yang sempurna. Ketika terjadi pertentangan antara tuntutan manusia dan perintah Allah, maka perkataan Petrus harus berlaku.[15]
John MacArthur telah menulis lebih banyak mengenai isu ini dibanding hampir siapa pun. Dalam tafsirannya atas kitab Roma dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pemerintah harus ditaati bahkan ketika mereka menyimpang dari peran ideal mereka dalam melakukan kebaikan dan menghukum kejahatan.
Demokrasi dan kebebasan politik sering kali diidentikkan dengan Kekristenan. Karena alasan-alasan seperti itu, sulit bagi banyak orang Kristen untuk bersikap jelas, atau bahkan objektif dan jujur, mengenai suatu bagian yang sangat tegas batasannya seperti Roma 13:1-7.[16]
Kita seharusnya bersyukur kepada Allah atas kebebasan sipil untuk beribadah, memberitakan dan mengajarkan Injil, serta menjalani hidup kita hampir tanpa pembatasan. Itu adalah suatu hak istimewa yang baik, tetapi hal itu tidak diperlukan bagi efektivitas kebenaran Injil ataupun pertumbuhan rohani. Kita juga harus bersyukur atas banyaknya sarana hukum yang efektif yang kita miliki untuk mengubah hukum dan pemerintahan yang buruk serta memajukan yang baik, dan dalam batas yang wajar memanfaatkannya. Tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan prioritas orang Kristen untuk memberitakan Injil dan hidup kudus guna menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan.[17]
Namun, baik Tuhan maupun para rasul-Nya tidak memberikan pembenaran apa pun bagi pemberontakan politik, revolusi, atau ketidaktaatan sipil. Tidak ada usaha dari pihak-Nya untuk menghapus ketidakadilan sosial atau politik.[18]
Sama seperti orang percaya secara pribadi, gereja lokal berkewajiban menaati hukum-hukum sipil seperti peraturan zonasi, kode bangunan, peraturan keselamatan kebakaran, dan setiap hukum serta peraturan lain yang tidak menyebabkan mereka melanggar firman Allah.[19]
Karena pemerintahan sipil adalah lembaga yang ditetapkan Allah, memberontak terhadap pemerintah berarti memberontak terhadap Allah yang menetapkannya.[20]
Dalam banyak hal, MacArthur sebenarnya hanya memodernisasi argumen yang dikemukakan oleh penafsir abad ke-18 Robert Haldane.
Tidak ada upaya untuk menjelaskan dan menghilangkan makna bagian Kitab Suci mana pun yang pernah dilakukan dengan lebih dipaksakan daripada usaha-usaha yang dilakukan untuk membuat pasal ini sesuai dengan hak untuk melawan pemerintah yang berkuasa.[21]
Ketika pemerintah bertindak jahat, kejam, dan menindas, Allah tetap dapat memakai hal itu, dengan cara-cara yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, untuk mencapai tujuan-Nya. Dalam setiap zaman dan di setiap negara, pemerintahan sipil yang ada tetap berada di bawah ketetapan Allah tanpa pengecualian. Karena itu, siapa pun yang melawan pemerintah perlu menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan ketetapan Allah. Ayat ini, sebagaimana baru saja dikatakan, tidak menyatakan alasan ketundukan berdasarkan dasar pertama, tetapi memberikan alasan mengapa Allah menetapkan pemerintahan sipil, dan menjadi alasan lain bagi ketundukan yang sebelumnya telah diajarkan. Di sini tidak ada pembatasan atas apa pun yang telah dikatakan sebelumnya. Ini adalah ciri pemerintahan sipil yang berlaku secara universal. Bahkan mengenai pemerintahan yang paling buruk pun benar bahwa pemerintah itu bukan menjadi ketakutan bagi perbuatan baik, melainkan bagi perbuatan jahat.[22]
Karena itu, berargumen bahwa kita boleh tidak menaati suatu otoritas dengan dasar bahwa “penguasa tidak menjalankan tugas-tugas ini, atau melampauinya” tidak memiliki dasar eksegesis yang kuat maupun tidak berada dalam lingkup penafsiran evangelikal historis. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa seorang Kristen tidak pernah boleh tidak menaati otoritas, melainkan bahwa argumen sebagaimana dinyatakan di atas tidak valid.Jika dapat dibuktikan bahwa perintah lockdown dari Pemerintah Provinsi melarang orang Kristen untuk menaati Allah, maka akan ada alasan yang kuat untuk mempertimbangkan ketidaktaatan sipil. Tetapi beban pembuktian ada pada gereja untuk membuktikan hal ini, dan bahkan setelah itu pun pertimbangan yang cermat tetap perlu diberikan mengenai langkah-langkah apa yang seharusnya diambil sebelum menyerukan kepada gereja kita sendiri (apalagi semua gereja di suatu Provinsi!) untuk melanggar hukum.
Walaupun saya berpikir bahwa penafsirannya terhadap Roma 13 masih kurang tepat, Dr. Rock memang mengangkat sejumlah isu yang patut dipertimbangkan oleh orang-orang Kristen yang berpikir secara mendalam. Salah satu yang terutama adalah berusaha menilai apakah menaati suatu arahan kesehatan masyarakat akan menyebabkan kita berbuat dosa atau tidak. Walaupun saya tidak setuju dengan kesimpulannya dalam keadaan saat ini (16 Desember 2020), saya tetap percaya bahwa sebagai orang Kristen, kita dapat berbeda pendapat tentang kapan ketidaktaatan sipil diperlukan, tanpa harus saling menghakimi. Karena sedikit mengenal Aaron secara pribadi, saya yakin akan sikap yang sama dengan saudara saya.
[1] Faktanya, sangat sulit menemukan penafsir mana pun yang memegang penafsiran seperti yang dimiliki Rock.
[2] Schreiner, Romans, 688 catatan kaki 32.
[3] Stott, Romans, 340
[4] Stott, Romans, 342
[5] Stott, Romans, 342
[6] Stott, Romans, 342 mengutip Colson.
[7] RC Sproul, Romans, 442
[8] Morris, Romans, 460
[9] Morris, Romans, 459
[10] Morris, Romans, 459
[11] Morris, Romans, 461
[12] Schreiner, Romans, 688
[13] Murray, Romans, 147
[14] Murray, Romans, 148.
[15] Murray, Romans, 150-151
[16] MacArthur, Romans, 206
[17] MacArthur, Romans, 208-209
[18] MacArthur, Romans, 211
[19] MacArthur, Romans, 216
[20] MacArthur, Romans, 220
[21] Haldane, Romans, 577
[22] Haldane, Romans, 580
Paul Martinadalah pendeta senior di Grace Fellowship Church di Toronto, Ontario. Anda dapat menemukan Paul di Twitter (@PastorPWMartin), blognya, atau melalui situs web Grace Fellowship Church, Toronto (gfcto.com).
